Pemahaman Civic Knowledge Siswa MTs Mamba’ul tentan

Abstract

Abstrak

Dalam beberapa waktu terakhir, angka kriminalitas yang melibatkan anak di Kabupaten Bojonegoro  menunjukkan tren yang meningkat. Data dari Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat terdapat 15 kasus pada  tahun 2023, meningkat menjadi 17 kasus di tahun 2024, lalu 18 kasus pada 2025, dan tercatat sudah ada 5 kasus  pada awal tahun 2026. Fenomena ini menegaskan krusialnya edukasi hukum sejak dini, terutama terkait Sistem  Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2012. Studi ini berupaya mengeksplorasi  sejauh mana wawasan kewarganegaraan (civic knowledge) para siswa dan tenaga pendidik di MTs Mamba’ul  Huda mengenai aplikasi regulasi tersebut. Dengan mengadopsi metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data  dilakukan lewat instrumen wawancara, telaah dokumen, serta kuis tertulis bagi siswa. Temuan riset  mengindikasikan bahwa guru PPKn telah menguasai esensi SPPA dan berupaya membangun kesadaran hukum  siswa melalui integrasi kurikulum, pembentukan moral, serta penegakan regulasi sekolah. Di sisi lain, konfirmasi  dari pihak hakim menguatkan bahwa proses peradilan anak di Bojonegoro telah memprioritaskan mekanisme  diversi dan keadilan restoratif (restorative justice). Mayoritas siswa pun menunjukkan respons positif dalam kuis,  di mana mereka memahami bahwa anak yang berkasus hukum wajib dilindungi dan dibina. Meski begitu,  tantangan berupa minimnya literasi hukum masyarakat serta dampak negatif dari media sosial dan lingkungan  pergaulan masih menjadi hambatan nyata. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan civic knowledge efektif  menjadi fondasi awal dalam membangun kepatuhan hukum generasi muda.

Kata Kunci: Civic Knowledge, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Restorative Justice, Siswa MTS.