KRISIS DEMOKRASI DALAM KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
Abstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang pentingnya demokrasi dalam kebijakan yang diambil pemerintah, salah satunya adalah kebijakan Efisiensi Anggaran yang baru-baru ini ditetapkan pada januari 2025. Kebijakan yang cukup kontroversial dikarnakan memangkas sektor-sektor yang cukup penting seperti pendidikan. Dikarnakan kebijakan ini juga banyak terjadi phk masal karna kurangnya biaya untuk menggaji karyawan pada instansi milik pemerintah. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif. Penelitian mengambil data dari artikel tahun 2015 keatas. Pengumpulan data melalui beberapa artikel yang berhubungan dengan demokrasi dan efisiensi anggaran. Hasil penelitian mendapatkan data bahwa Demokrasi di Indonesia masih kerap tidak didengar terutama pada kebijakan Efisiensi Anggaran. Kebijakan yang harusnya memberikan efek positif terhadap rakyat, malah memberikan efek negatif terhadap sektor-sektro penting. Kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa, walau indonesia merupakan negara Demokrasi, nyatanya suara-suara rakyat masih kerap diabaikan oleh pemerintah. Ditambah kebijakan yang harusnya menguntungkan untuk rakyat malah berbanding terbalik dari semestinya, salah satunya kebijakan Efisiensi Anggaran.
Kata kunci: Demokrasi_1, Kebijakan Pemerintah_2, Efisiensi Anggaran_3, Partisipasi Rakyat_4.
Abstract
This study aims to explore the importance of democracy in government policies, one of which is the Budget Efficiency policy which was recently established in January 2025. This policy is quite controversial because it cuts important sectors such as education. Because this policy also causes many mass layoffs due to lack of funds to pay employees in government agencies. This study uses a descriptive Qualitative Method. The study took data from articles from 2015 and above. Data collection through several articles related to democracy and budget efficiency. The results of the study obtained data that Democracy in Indonesia is still often not heard, especially in the Budget Efficiency policy. Policies that should have a positive effect on the people, instead have a negative effect on important sectors. The conclusion of this study states that, although Indonesia is a democratic country, in fact the voices of the people are still often ignored by the government. Plus, policies that should benefit the people are actually the opposite of what they should be, one of which is the Budget Efficiency policy.
Keyword: Democracy_1, Government Policy_2, Budget Efficiency_3, People's Participation_4.
Full Text:
PDFReferences
Al Kautsar, I., Alam, M. K. S., & Andrian, A. (2024, February). Politik Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital dalam Sistem Demokrasi Negara. In Proceeding Legal Symposium (Vol. 2, No. 1).
Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Advances In Social Humanities Research, 1(5), 627-635.
Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), 2518-2540.
Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(1), 1-9.
Fina, S., Dompak, T., & Wasiman, W. (2025). Dampak globalisasi terhadap proses demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(1), 154-164.
Fu’adah, A. (2024). Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (pp. 229-239).
Harahap, S. (2020). DEMOKRASI DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IAH. HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 65-80.
Ilma, A. F. N., & Prabandari, A. I. (2025). Efisiensi vs. kualitas: Evaluasi kebijakan anggaran pendidikan dalam pemerintahan Prabowo. Lingkar Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 5(1), 1–9.
Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 14(1), 17-35.
Lutpiani, E. (2021). Implementasi demokrasi di Indonesia
Mallongi, A. A., Qolby, A. N. A., Agustin, A., & Saputra, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyyah. Jurnal El-Thawalib, 6(2), 212-226.
Nuradhawati, R., & Gunawan, W. (2025). DELUSI DEMOKRASI DALAM SISTEM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan, 8(1), 161-182.
Putri, S. I., & Bilqisti, A. R. (2025). ANALISIS DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG. Journal Accounting International Mount Hope, 3(1), 109-118.
Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 374-388.
Rizky, G. M., Tanzil, V. J., Pasara, A. R. D., Kusumo, R., & Tiasono, E. J. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran pada ATR/BPN Kota Tangerang: Optimalisasi Layanan Pertanahan dan Iklim Investasi. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 9(2), 326-342.
Rustinah, A., Azzahra, A., Rahmawati, S. A., Aripin, P. R., & Farliana, N. (2025). ANALISIS ANCAMAN PHK MASSAL AKIBAT EFESIENSI ANGGARANDAN MENINGKATKAN ANGKA PENGANGGURAN. Jurnal Inovasi Pendidikan, 7(2).
Siga, W. D., & Daeli, O. O. (2024). Darurat Demokrasi: Krisis Keadilan dan Bias Kepentingan. Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora, 4(02), 180-189.
Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. Sovereignty, 2(4), 340-353.
Walizi, H., & Kom, S. (2025). DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDA MUARA ENIM. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(2 Maret), 1707-1718.
Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 218-234.
Yuliati, D. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Kompilasi Hukum, 10(1), 31-42.
Refbacks
- There are currently no refbacks.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIDIKAN FPMIPA by https://prosiding.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.